Temperatur – Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) menggelar FGD Penyusunan Desain Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S (Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) pada tata kelola perusahaan pers dan intervensi regulasi di Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan itu berlangsung di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa 28 April 2026.
IKPD menggelar kegiatan ini untuk mendapatkan masukan serta konfirmasi dari pemerintah daerah, akademisi, perusahaan pers, swasta, serta pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong penguatan pers dan media massa melalui pendekatan policy sandbox.
“Ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan dinamika informasi di era digital yang semakin kompleks,” kata Thamrin.
Ia menyebut, pers dan media massa punya peran yang sangat vital sebagai pilar demokrasi. Tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen edukasi, kontrol sosial, serta penguat literasi publik.
“Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan pers yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat secara industri atau yang kita kenal dengan BEJO’S menjadi sangat relevan dan mendesak,” ujar Thamrin.
“Kami memandang bahwa pendekatan policy sandbox memberikan ruang eksperimentasi kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Hal ini penting agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar kontekstual dengan kondisi daerah,” sambungnya.
Menurut Thamrin, sebagai daerah kepulauan dengan karakter sosial yang khas, Maluku Utara, termasuk Kota Ternate memiliki dinamika tersendiri dalam ekosistem informasi.
Kedekatan sosial masyarakat, kuatnya jaringan informal, serta peran media lokal menjadikan arus informasi memiliki pengaruh yang sangat cepat dan luas.
“Melalui forum FGD ini, kami berharap dapat terbangun dialog yang konstruktif antara pemerintah, akademisi, pelaku industri media, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutur Thamrin.
Masukan yang dihasilkan dalam FGD ini juga diharapkan mampu memperkaya desain kebijakan yang tidak hanya implementatif, tetapi juga berkelanjutan.
“Ibu direktur dan hadirin yang kami hormati, Pemerintah Kota Ternate siap mendukung upaya penguatan tata kelola pers dan media massa, termasuk dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, berkualitas, dan terpercaya. Sinergi antar pihak menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut,” ucap Thamrin.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PPN/Bappenas ke Kota Ternate sebagai salah satu lokus pelaksanaan kegiatan ini. **
Tinggalkan Balasan