Sekda dan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Ikut Retret, Ada Rakor dengan Kementerian

Temperatur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly bersama Kepala Bappelitbangda, Thamrin Marsaoly akan mengikuti retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada tanggal 26 – 29 Oktober 2025.

Kegiatan itu akan diikuti sebanyak 1.104 peserta, terdiri dari 552 sekda provinsi dan kabupaten/kota serta 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.

Biaya penyelenggaraan kegiatan bersumber dari DIPA BPSDM yang mencakup akomodasi, konsumsi, dan seluruh kebutuhan rapat kerja.

Sekda Rizal Marsaoly mengatakan, retret ini menjadi momentum penting karena dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional yang menekankan sinergi data dan perencanaan antara pusat dan daerah.

Menurutnya, setiap daerah diminta siap dan membawa data usulan konkret untuk dikaji bersama dalam rapat koordinasi.

Usulan yang dimaksud diantaranya tentang program kegiatan yang sudah dimasukan oleh pemerintah daerah dalam KUA-PPAS 2026, tapi tidak bisa dilanjutkan ke dalam Rancanangan APBD 2026 akibat pemangkasan dana tranfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Dari kementerian meminta agar semua sekda datang dan membawa data-data tersebut untuk menjadi bahan dalam retret dan rapat koordinasi,” kata Sekda, Kamis 23 Oktober 2025.

Ia menyebut sudah disiapkan sejumlah usulan untuk disampaikan ke kementerian-kementerian yang akan hadir sebagai pemateri dalam rapat koordinasi. Yakni ke Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Pemukiman dan lain-lain.

“Pertemuan dalam rapat kordinasi adalah momentum yang sangat tepat untuk kita manfaatkan. Semua usulan kita sudah siapkan dalam bentuk pdf maupun hard copy,” ucap Rizal.

Menurutnya, akan ada informasi-informasi ter-update saat retret.

“Mulai dari pembiayaan untuk PPPK paruh waktu, tata kelola pemerintahan, kebijakan keuangan negara, kebijakan perncanaan pembangunan nasional, APBN, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, alokasi APBN bagi kementerian dan kebijakan tranfer ke daerah alias TKD,” tuturnya.

(red)