Temperatur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly dan Kepala Bappelitbangda, Thamrin Marsaoly mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kemendagri, berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam rakor yang dihadiri oleh Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia itu.
Diantaranya singkronisasi data pemerintah daerah dengan kementrian lembaga setelah adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Rizal menyebut, semua daerah mengalami penurunan TKD di tahun 2026. Sehingga pemerintah pusat melalui retret ini melakukan rapat koordinasi untuk melihat usulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan telah disepakati dalam KUA-PPAS.
“Program strategis apa yang kemudian tidak bisa dilaksanakan di daerah, karena anggaran nya sudah berkurang. Itu yang kita lakukan singkronisasi dalam rapat koordinasi ini,” kata Rizal.
Dalam Rakor ini, Sekda dan Bappeda/ Bappelitbangda diminta menyampaikan program kegiatan yang urgent sesuai visi-misi kepala daerah yang sudah masuk RKPD dan KUA-PPAS, namun tidak bisa masuk dalam R-APBD 2026 karena adanya pengurangan TKD.
“Ada solusi pembiayaan yang diharapkan dapat terakomodir di kementrian teknis yang disesuaikan dengan usulan dari masing-masing daerah,” terang Rizal.
Ia menjelaskan, semua data usulan program kegiatan diinput melalui link yang dibagikan. Usulan-usulan tersebut akan dikaji dan dipertimbangkan untuk mendapat pembiayaan melalui kementrian teknis, mulai dari Kementrian Pendidikan, Kementrian Kesehatan, Kementrian PU dan Kementrian Lingkungan Hidup.
Pemerintah pusat akan melihat urgensi dari program kegiatan pemerintah daerah yang diusulkan. Jika urgen, akan dibiayai lewat APBN melalui kementerian teknis.
“Rapat ini sangat penting bagi daerah dengan harapan apa yang sudah diusulkan dapat diperhatikan, dikaji dan dianggarkan lewat APBN tahun 2026,” tandas Rizal.
Rizal mengatakan, permintaan pusat mengutamakan program kegiatan yang urgent bagi kepentingan masyarakat.
“Jadi, pemerintah Kota Ternate tetap mengusulkan perbaikan jalan, sarana prasarana, DAK untuk air bersih, persoalan sampah, penyedian armada di Damkar, pengembangan destinasi wisata dan sport hall yang diusulakn untuk perbaikan menggunakan APBN,” tandas Rizal.
Di samping itu, daerah juga diminta mengoptimalisasi pendapatan daerah. Sehingga ada beberapa langkah strategis yang nanti dilakukan ke kepan, yaitu: pemanfaatan PAD, penyertaan modal ke BPRS yang nantinya punya deviden untuk PAD, pemanfaatan aset daerah dan BLUD
“Dan alternatif yang terpenting yaitu pemanfaatan KPBU (kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha).”
Rizal menyebut, Pemkot Ternate tahun depan akan bekerja sama dengan badan usaha untuk penerangan jalan umum.
(red)
Tinggalkan Balasan