Temperatur – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2026 di Aula RSUD Labuha, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Selasa 13 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi forum evaluasi dan penyusunan rekomendasi penanganan stunting untuk program 2027.
Bupati Bassam dalam sambutannya menyebut prevalensi stunting di Halsel masih mencapai 31,3 persen. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih tergolong tinggi di Maluku Utara dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menegaskan, audit kasus stunting tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rekomendasi konkret, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penanganan juga harus berbasis data dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Posyandu serta survei nasional yang mencakup aspek kesehatan, pola hidup, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat.
Menurut Bassam, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Halsel menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD), terutama sektor kesehatan, perumahan dan permukiman, serta pertanian, memperkuat koordinasi dan intervensi sesuai tugas masing-masing.
Ia juga mendorong Dinas Kesehatan meningkatkan komunikasi dengan tim survei nasional agar temuan awal dapat segera ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Selain peran pemerintah, Bassam mengapresiasi keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan orang tua asuh dalam membantu penanganan anak stunting.
Ia berharap dukungan tersebut semakin luas sehingga pendampingan dan bantuan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel itu turut dihadiri Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, jajaran OPD, Direktur RSUD Labuha, organisasi perempuan, unsur kecamatan, tenaga kesehatan, serta kader Posyandu.
Melalui diseminasi ini, hasil audit diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program penanganan stunting pada 2027.
Bassam juga menekankan pentingnya peran pendamping keluarga, kader keluarga berencana (KB), kader Posyandu, PKK, dan bidan desa dalam memperkuat pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan.
ebz
Tinggalkan Balasan