Temperatur – Kuasa hukum penyedia jasa pekerjaan di Kabupaten Pulau Morotai, Rahim Yasim, melayangkan somasi terbuka kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai M Umar Ali, pejabat keuangan Marwan Sidasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Darhot Tua Siregar.

Somasi ini dilayangkan terkait belum direalisasikannya pembayaran proyek yang diklaim kliennya telah rampung dan mengantongi dokumen Provisional Hand Over (PHO).

Rahim menyatakan, kliennya telah menunaikan seluruh kewajiban kontrak pekerjaan tersebut. Bahkan, menurut keterangan kliennya, pihak PPK telah mengakui penyelesaian pekerjaan dan menerbitkan dokumen PHO. Namun, kendala muncul ketika proses pencairan dana diajukan.

“Klien kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, menurut keterangan klien kami, PPK sendiri telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan dokumen PHO telah diterbitkan. Akan tetapi, ketika klien kami mengajukan pencairan pembayaran, justru muncul berbagai alasan yang menyebabkan pembayaran belum direalisasikan,” ujar Rahim, Rabu (18/11/2026).

Ia mengungkapkan, proses pencairan berulang kali terhambat dengan dalih kondisi fiskal daerah serta ketiadaan petunjuk atau arahan dari Sekda Kabupaten Pulau Morotai. Rahim menegaskan, alasan tersebut harus dibuktikan secara transparan berdasarkan dokumen anggaran, kontrak, dan prosedur yang berlaku.

“Kalau memang persoalannya adalah kondisi fiskal daerah, harus dijelaskan secara tertulis bagaimana status anggarannya dan kapan pembayaran dapat dilakukan. Begitu pula apabila alasannya belum ada arahan Sekda, harus dijelaskan apa dasar hukum dan kewenangan yang menyebabkan pencairan harus menunggu arahan tersebut,” tegasnya.

Akibat penundaan ini, pihak penyedia jasa merasa dirugikan secara finansial karena telah mengeluarkan modal untuk merampungkan proyek tanpa kepastian hak bayar. Rahim menilai persoalan ini dapat bergeser ke ranah hukum pidana jika ditemukan indikasi tipu muslihat atau rekayasa kebohongan sejak awal hubungan kerja.

“Klien kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang mengatur kewajiban pembayaran setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Sekarang pekerjaan menurut klien kami sudah selesai dan PHO telah diterbitkan, tetapi pembayaran belum dicairkan. Kami mempertanyakan apakah terdapat tindakan yang disengaja untuk menghambat hak klien kami,” kata Rahim.

Dalam kajian hukumnya, Rahim merujuk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan dengan ancaman maksimal empat tahun penjara atau denda kategori V, serta Pasal 486 KUHP baru mengenai penggelapan dengan ancaman serupa. Ketentuan ini akan dikaji apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dalam penguasaan dana atau rangkaian kebohongan.

Pihaknya menuntut agar ketiga pejabat tersebut memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing, baik terkait kelengkapan dokumen, ketersediaan anggaran, maupun tahapan administrasi.

“Kami meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila memang seluruh syarat pembayaran telah dipenuhi, maka hak penyedia jasa harus diselesaikan sesuai kontrak. Jangan sampai pihak yang sudah melaksanakan pekerjaan justru menanggung kerugian karena tidak adanya kepastian pencairan,” imbuhnya.

Apabila tidak ada kejelasan atau pertanggungjawaban dari Pemkab Pulau Morotai, Rahim memastikan pihaknya akan membawa kasus ini ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara pada Jumat, 19 November 2026.

“Kemungkinan besar besok kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara agar persoalan ini dapat proses dan tangkap itu sekda dan kabag keuangan. Kami akan meminta aparat penegak hukum menilai apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan,” pungkasnya.

 

**