Temperatur – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan pengendalian gratifikasi di jajaran birokrasi.
Hal ini disampaikan Tauhid saat membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Mengenai Peningkatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa 30 September 2025.
Wali Kota M Tauhid Soleman menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak moral, melemahkan kepercayaan publik, sekaligus menghambat pembangunan. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata Pemkot Ternate memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta menutup ruang praktik koruptif,” kata Wali Kota Tauhid.
Ia juga menekankan tentang pentingnya integritas aparatur pemerintah sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, suap, maupun gratifikasi,” kata Tauhid.
Sementara KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menekankan sejumlah agenda strategis penguatan antikorupsi di daerah.
Pertama, penguatan peran Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI) dengan target minimal lima PAKSI di setiap OPD di Maluku Utara. KPK menargetkan terbentuknya 200 PAKSI di seluruh OPD, dengan Kota Ternate disebut sudah memfasilitasi pelatihan PAKSI dan menunjuk Master Halim sebagai ketua.
Kedua, program Desa Anti-Korupsi yang telah berjalan, di mana Desa Mentari Selatan di Kepulauan Ternate terpilih sebagai perwakilan di tingkat nasional.
Ketiga, KPK mendorong Maluku Utara menjadi percontohan Kanvas Anti-Korupsi untuk kawasan Indonesia Timur bersama Maluku dan Papua. Untuk itu, terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut dan peningkatan skor Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK).
(red)
Tinggalkan Balasan