Temperatur.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) terus berupaya menangani masalah banjir yang melanda sejumlah desa di wilayah Kecamatan Maba Tengah beberapa waktu lalu.
Pemkab juga telah menetapkan masa tanggap darurat atas peristiwa tersebut. Sekaligus mencari solusi jangka panjang untuk meminimalisir potensi banjir saat musim hujan.
Pemkab melalui koordinasi bersama BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) saat ini fokus melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik penyebab banjir.
Normalisasi kali pada tahun 2024, ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan banjir di Desa Dorolamo. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada beberapa faktor lain yang memicu luapan air saat curah hujan tinggi.
“Beberapa aliran air memang bermuara ke Desa Dorolamo. Selain itu, kondisi geografis Maba Tengah yang merupakan daerah cekungan membuat wilayah ini lebih rendah dari aliran sungai di sekitarnya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat.
Menurut Ricky, Bupati telah menginstruksikan penetapan masa tanggap darurat selama 7 hari pasca banjir. Interval waktu tersebut dimanfaatkan untuk investigasi sekaligus penanganan teknis di lapangan, khususnya di Desa Dorolamo dan Maratana Jaya.
“Selama tujuh hari ini kami diminta melakukan investigasi secara detail, agar pemerintah daerah memiliki data dan langkah penanganan yang tepat untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” tutur Ricky.
Pemkab juga kembali menurunkan tim ke lokasi untuk memastikan seluruh warga terdampak banjir benar-benar telah menerima bantuan.
Hal ini dilakukan setelah banjir kembali terjadi usai penyaluran bantuan tahap pertama.
“Kami diperintahkan Pak Bupati untuk mengecek kembali, apabila masih ada warga yang belum menerima bantuan. Pemerintah daerah akan segera menyalurkan bantuan tambahan, termasuk kepada keluarga yang terdampak sejak kejadian pertama,” sambung Ricky.
Di samping itu, pemkab juga telah menyiagakan alat berat di Desa Dorolamo, untuk membersihkan material banjir dan melakukan normalisasi saluran air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak banjir, di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.
Selain melakukan penanganan di lokasi terdampak, pemkab menginstruksikan seluruh camat di 10 kecamatan agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa terkait deteksi dini bencana.
Hal itu bertujuan agar jika misalnya ada kondisi darurat atau kejadian luar biasa, pemerintah daerah bisa segera menerima laporan awal sehingga penanganan lebih cepat dilakukan. **
Tinggalkan Balasan