Temperatur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) menerima kunjungan kerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia, di Ruang Rapat Bupati, Selasa 23 Juni 2026.
Rombongan DPN RI dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Tri Rana Subekti bersama sejumlah perwira tinggi dan kolonel, di antaranya Laksamana TNI Agustinus Joko Priyanto, Tri Budi Haryono, Kolonel Dody Zulkarnain, Kolonel Revila Aelina, dan Kolonel Dedy Suhartono.
Agenda penting ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Haltim.
Wakil Bupati (Wabup) Haltim, Anjas Taher, menyambut hangat kedatangan tim DPN RI dan memaparkan secara komprehensif profil kewilayahan, kondisi geografis, hingga lompatan besar indikator ekonomi makro di bumi Limabot Fayfiye.
“Kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional RI ini merupakan momentum penting bagi kami untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah berbasis geoekonomi dengan strategi ketahanan nasional,” ujar Anjas Taher di sela-sela pemaparannya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah menaruh harapan besar agar potret pertumbuhan ekonomi serta capaian indikator makro ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis di tingkat pusat. Langkah ini dinilai krusial demi mendukung transformasi kemajuan Halmahera Timur yang berkelanjutan.
Meroket Melampaui Rata-rata Nasional
Dalam presentasinya, Anjas Taher menjelaskan bahwa Halmahera Timur tengah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dan melompat tajam jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional maupun provinsi.
Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten ini mencatatkan lonjakan fantastis hingga mencapai angka 51,88%. Angka tersebut terpaut jauh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang berada di angka 34,17%, serta Nasional yang hanya sebesar 5,11%.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah dengan kontribusi dominan sebesar 63,06% terhadap total PDRB. Sektor lain yang ikut menyokong adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,37%, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,97%. Pihaknya mencatat, hingga tahun 2026 ini terdapat sedikitnya 16 perusahaan bidang pertambangan yang mengantongi Izin Usaha Pembangan (IUP) resmi di lingkar wilayah Halmahera Timur.
Tidak hanya berfokus pada sektor industri dan finansial, Wakil Bupati juga membeberkan sejumlah kemajuan pada sektor pembangunan manusia dan indeks kesejahteraan masyarakat yang terus membaik dari tahun ke tahun.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita pada tahun 2025 berhasil menyentuh angka 71,11,” ungkap Anjas.
Ia menambahkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio di Haltim juga berhasil ditekan dan dijaga pada level rendah, yakni di angka 0,278. Sementara itu, untuk indikator ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada posisi 4,44% dengan total jumlah penduduk miskin sebanyak 11,05 ribu jiwa.
Pemerintah daerah, lanjut Anjas, juga menunjukkan komitmen serius di bidang kesehatan melalui intervensi stunting. Kerja keras tersebut membuahkan hasil nyata dengan penurunan angka prevalensi stunting yang cukup signifikan, dari 32,3% pada tahun 2023 menyusut menjadi 27% pada tahun 2025.
Potensi Kewilayahan dan Postur Anggaran
Untuk memberikan gambaran utuh, Pemda Haltim menjabarkan total luas wilayah administrasi kabupaten yang mencapai 14.202,00 Km², terdiri dari wilayah daratan seluas 6.489,91 Km² dan wilayah lautan seluas 7.712,09 Km². Dengan bentang alam yang luas tersebut, Haltim menaungi 10 kecamatan dan 102 desa dengan total populasi mencapai 103.276 jiwa serta tingkat kepadatan penduduk yang longgar di angka 15,64 jiwa/km².
Menutup penjelasannya terkait postur anggaran, Anjas Taher menerangkan bahwa pendapatan daerah sejauh ini ditopang kuat oleh Pendapatan Transfer, di mana pada tahun 2025 lalu realisasinya mencapai Rp1.453,892 Miliar, yang di dalamnya termasuk komponen Dana Bagi Hasil Sektor Sumber Daya Alam (DBH SDA) senilai Rp855,045 Miliar. Pungkasnya
Setelah pemaparan selesai, diketahui agenda utama ini kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi interaktif. Forum tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menyerap berbagai informasi strategis, masukan, serta keluhan dari Pemerintah Daerah Haltim dan jajaran pimpinan Forkopimda guna dicarikan solusi bersama di tingkat nasional. **
Tinggalkan Balasan