Temperatur – Angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara (Malut) terus menunjukkan tren positif. Pada Maret 2026, angka kemiskinan Malut tercatat sebesar 5,59 persen atau turun 0,22 poin dibandingkan September 2025 yang berada pada angka 5,81 persen.
Capaian tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut untuk terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan, terutama memastikan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Malut, Sarbin Sehe, mengatakan persoalan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan martabat masyarakat.
“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” ujar Sarbin saat Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Lantai Empat Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa 11 Agustus 2026.
Hasil Kerja Bersama
Menurut Sarbin, penurunan angka kemiskinan merupakan hasil kerja bersama yang dilakukan secara konsisten di bawah arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama pemerintah kabupaten/kota serta seluruh mitra pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan upaya pengentasan kemiskinan harus terus diperkuat melalui program yang tepat sasaran dan didukung basis data yang akurat.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Program Pengentasan Kemiskinan Diperkuat
Pemprov Malut terus memperkuat sejumlah program unggulan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) meningkat dari Rp30 miliar pada 2025 menjadi Rp50 miliar pada 2026.
Sementara itu, melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jumlah penerima bantuan juga meningkat dari 700 penerima pada 2025 menjadi 1.200 penerima pada 2026.
Pemprov Malut juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,18 miliar melalui program Beasiswa Malut Bangkit yang menyasar 624 mahasiswa di 22 perguruan tinggi.
Di sektor kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat alokasi sebesar Rp21,75 miliar dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 411 ribu orang.
Sedangkan di sektor ekonomi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyasar 232 pelaku usaha yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara.
Selain itu, intervensi juga dilakukan di sektor pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti sprayer dan hand tractor, serta bantuan pupuk kepada masyarakat.
“Intervensi juga kami lakukan di sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian seperti sprayer, hand tractor, serta bantuan pupuk kepada masyarakat,” pungkas Sarbin.
Rakor Jadi Dasar Penyusunan Program
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, mengatakan Rakor TKPK dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Selain itu, pelaksanaan rakor juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Sarmin, hasil rakor akan menjadi salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang.
“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya menjadi data dasar masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di tahun mendatang,” jelasnya.
Proyeksi Kemiskinan Kabupaten/Kota
Dalam Rakor TKPK tersebut, Bappeda Malut juga memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota di Maluku Utara pada 2026.
Halmahera Barat diproyeksikan berada pada kisaran 4,03–5,40 persen, Halmahera Tengah 3,69–9,62 persen, Kepulauan Sula 5,62–7,82 persen, dan Halmahera Selatan 3,59–5,63 persen.
Selanjutnya, Halmahera Utara diproyeksikan berada pada kisaran 3,27–4,07 persen, Halmahera Timur 9,15–11,82 persen, Pulau Morotai 3,89–5,04 persen, dan Pulau Taliabu 5,90–6,43 persen.
Untuk wilayah perkotaan, Kota Ternate diproyeksikan berada pada kisaran 2,34–2,98 persen, sedangkan Kota Tidore Kepulauan 4,52–5,88 persen.
Perkuat Basis Data
Pemprov Malut juga terus mendorong penyempurnaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dengan memperkuat basis data sosial ekonomi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.
Dengan basis data yang semakin akurat serta koordinasi lintas pemerintahan yang semakin kuat, intervensi pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mampu terus menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, di Maluku Utara. **
Tinggalkan Balasan