Temperatur — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate resmi menjalin sinergi dan kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam upaya memperkuat stabilitas harga komoditas pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang berlangsung di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Rabu 2 September 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) itu dihadiri jajaran pejabat kedua daerah. Di antaranya Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Ternate Dr. Rizal Marsaoly menjelaskan latar belakang pentingnya kerja sama tersebut. Menurutnya, sebagai daerah kepulauan dengan luas daratan terbatas, yakni 162,17 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 218.000 jiwa, Kota Ternate sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan.
“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal.
Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah kerap menjadi salah satu faktor yang memicu kenaikan inflasi di Kota Ternate. Bahkan, kondisi tersebut pernah menyebabkan inflasi Kota Ternate mencapai rekor tertinggi dan melampaui rata-rata inflasi nasional pada 2015.
Selain faktor pasokan, tingginya permintaan bahan pangan dari sektor industri ekstraktif dan perusahaan tambang skala besar di Maluku Utara, seperti Harita dan IWIP, turut memengaruhi ketersediaan serta stabilitas harga pangan di pasar lokal.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Kota Ternate terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara melalui rapat rutin setiap bulan. Langkah ini dilakukan untuk memantau ketersediaan pasokan sekaligus memitigasi berbagai risiko yang dapat memicu inflasi.
Salah satu bentuk konkret sinergi tersebut adalah pembukaan jalur pasokan langsung dari daerah produsen utama, salah satunya Kota Probolinggo.
Dorong Kerja Sama Business-to-Business
Pascapenandatanganan kerja sama, agenda dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan Sharing Session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.
Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang diidentifikasi sebagai penyumbang utama inflasi di Kota Ternate. Kondisi tersebut tidak terlepas dari persoalan kelangkaan pasokan yang kerap terjadi di pasar domestik.
Untuk itu, Pemkot Ternate turut membawa lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito, yakni bawang, rica/cabai, dan tomat, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate.
“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” tegas Rizal.
Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berkomitmen untuk terus mengawasi sekaligus memfasilitasi proses kerja sama bisnis tersebut secara transparan dan akuntabel.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan rantai distribusi dan pasokan pangan berjalan lancar serta aman, sekaligus memberikan keuntungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo, pedagang, maupun konsumen di Ternate.
Sekda Kota Ternate menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Probolinggo beserta jajaran serta Bank Indonesia Maluku Utara atas fasilitasi dan dukungan yang diberikan dalam mewujudkan ketahanan pangan regional yang semakin kuat. **
Tinggalkan Balasan