Temperatur – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan (Halsel), Helmi Umar Muchsin, menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis 24 September 2026.
Kegiatan berskala nasional tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Forum ini menjadi ruang bagi kepala daerah dari berbagai wilayah untuk menyatukan langkah bersama pemerintah pusat dalam menghadapi perubahan ekonomi yang semakin bertumpu pada teknologi.
Bagi Halmahera Selatan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi digital. Karakter wilayah yang terdiri atas banyak pulau membuat digitalisasi dibutuhkan untuk memangkas rentang pelayanan, mempercepat transaksi, sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Helmi menegaskan, kemajuan teknologi harus ditempatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, digitalisasi tidak sekadar mengubah sistem transaksi, tetapi harus mampu menyederhanakan urusan warga dan memperkuat transparansi pemerintahan.
“Digitalisasi bagi Halmahera Selatan bukan sekadar memindahkan transaksi dari tunai ke elektronik. Hal yang paling penting ialah bagaimana teknologi dapat memperpendek jarak pelayanan, mempercepat urusan masyarakat, dan membuat tata kelola semakin transparan,” kata Helmi.
Perluas Transaksi Digital
Melalui Rakornas P2DD, pemerintah daerah mendapat ruang untuk memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mengoptimalkan kanal pembayaran nontunai, serta menyelaraskan sistem transaksi dengan pelayanan publik.
Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan proses administrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Namun, bagi daerah kepulauan seperti Halsel, tantangan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan teknologi. Sistem yang dibangun juga harus aman, sederhana, dan mampu digunakan masyarakat dengan kondisi akses yang berbeda-beda.
“Sebagai daerah kepulauan, kami membutuhkan sistem yang mampu menjangkau warga lintas pulau dan kecamatan. Perluasan kanal pembayaran, integrasi data, dan pelayanan digital harus dibangun agar mudah digunakan serta aman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 turut menghadirkan berbagai perkembangan terbaru dalam ekonomi dan keuangan digital. Beragam inovasi yang ditampilkan membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk tata kelola pemerintahan, dunia usaha, pelaku UMKM, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Helmi menilai ekosistem tersebut perlu dikembangkan secara inklusif. Adaptasi pemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesiapan masyarakat agar transformasi digital tidak justru menciptakan kesenjangan baru.
“Transformasi ini harus memberi ruang yang lebih besar kepada pelaku usaha dan UMKM untuk terhubung dengan sistem ekonomi formal. Manfaatnya mesti hadir sampai kepada masyarakat, bukan hanya terlihat pada perubahan sistem di kantor pemerintahan,” lanjutnya.
Stabilitas Harga Tetap Jadi Perhatian
Selain digitalisasi, pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda penting dalam forum tersebut. Stabilitas harga kebutuhan pokok dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kehidupan masyarakat.
Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Ketepatan data, kelancaran distribusi, serta kecepatan merespons gejolak harga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi tersendiri.
Helmi menekankan, stabilitas harga tidak dapat dijaga melalui langkah yang berjalan sendiri-sendiri.
“Pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat, distribusi yang terjaga, dan kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan karakter wilayah agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Keikutsertaan Halmahera Selatan dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kabupaten memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan, memperluas jangkauan pelayanan, dan menyiapkan lingkungan ekonomi yang responsif terhadap perkembangan teknologi.
Helmi menegaskan, setiap gagasan dan praktik baik yang diperoleh dari forum nasional tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Halmahera Selatan.
“Praktik baik dari forum ini akan kami sesuaikan dengan kebutuhan Halmahera Selatan. Orientasinya harus jelas: pelayanan semakin dekat, peluang ekonomi lokal makin terbuka, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Helmi.
Keikutsertaan Helmi dalam FEKDI x IFSE 2026 dan Rakornas P2DD menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Hasil forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan layanan digital, perluasan akses ekonomi masyarakat, serta pengendalian inflasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. **
Tinggalkan Balasan