Temperatur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Ricky Chairul Richfat, memimpin rapat percepatan pemenuhan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) berbasis Risk-Based Surveillance (RBS) Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu 14 Oktober 2026.
Rapat tersebut bertujuan mempercepat pemenuhan indikator MCSP melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memastikan kelengkapan dokumen pendukung (evidence) yang akan diunggah melalui platform resmi e-Korsup KPK.
Terdapat tujuh area intervensi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-OPD pengampu, mengingat sejumlah indikator saling berkaitan. Ia meminta setiap OPD aktif melengkapi dokumen pendukung sesuai indikator serta berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur selaku administrator MCSP untuk proses verifikasi dan pengunggahan dokumen.
“Koordinasi menjadi kunci dalam percepatan pemenuhan MCSP. OPD pengampu harus aktif memastikan seluruh dokumen pendukung tersedia, lengkap, dan sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan. Jangan sampai keterlambatan administrasi menghambat proses pemenuhan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Sekda meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan ruang rapat sebagai sekretariat bersama MCSP yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pemantauan progres pemenuhan dokumen.
Sekda juga menginstruksikan Inspektur Kabupaten Halmahera Timur menjadwalkan rapat evaluasi setiap dua minggu untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah penyelesaian agar target MCSP RBS 2026 tercapai secara optimal.
Menutup rapat, Sekda mengapresiasi progres yang telah dicapai para pimpinan OPD dan berharap pemenuhan indikator terus ditingkatkan melalui komitmen, kerja sama, serta tanggung jawab bersama.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan internal.
**
Tinggalkan Balasan