Temperatur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional terkait pemenuhan kebutuhan dan penataan tata kelola Guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komitmen tersebut ditegaskan setelah jajaran Pemkab Halmahera Timur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Guru ASN Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 26 Oktober 2026.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pimpinan DPR RI dan Pemerintah Pusat. Dalam pemaparannya, Kemendikdasmen menyampaikan strategi serta linimasa penataan tata kelola Jabatan Fungsional (JF) Guru ASN, termasuk rencana alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta skema pengangkatan atau seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara bertahap.
Pemkab Haltim Jamin Keberlanjutan Layanan Pendidikan
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemkab Halmahera Timur menyatakan kesiapan untuk menjalankan sejumlah langkah guna mendukung proses penataan tata kelola guru, sekaligus memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di daerah.
Salah satu komitmen yang disiapkan adalah memastikan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Jabatan Fungsional Guru tetap dipekerjakan hingga seluruh proses peralihan tuntas, kecuali bagi mereka yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak aktif.
Selain itu, Pemkab Haltim akan mengoptimalkan pemetaan data PPPK Paruh Waktu JF Guru serta melakukan penyesuaian terhadap PPPK tenaga teknis atau pelaksana yang menjalankan tugas sebagai guru agar status kepegawaiannya dapat dialihkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Haltim juga memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan tenaga guru non-ASN yang masih aktif mengajar. Penataan administrasi kepegawaian diharapkan tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar maupun pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
Bupati Halmahera Timur menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik arahan dan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tata kelola guru.
“Kami di daerah menyambut baik arahan dan kebijakan tata kelola guru dari pusat ini. Pemkab Halmahera Timur fokus memastikan kelancaran administrasi pemetaan data dan yang paling utama adalah menjamin proses belajar mengajar anak-anak kita di Haltim tidak terganggu selama masa transisi penataan guru ini berlangsung,” ujar Bupati.
Melalui regulasi dan kebijakan penataan serta penetapan kebutuhan Guru ASN secara bertahap, Pemkab Halmahera Timur berharap kesejahteraan dan kepastian status para tenaga pendidik di daerah semakin meningkat.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan serta mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur.
**
Tinggalkan Balasan