Temperatur – Wali Kota Ternat, M Tauhid Soleman menyampaikan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Hotel Bela, Kamis, 7 Mei 2026.
Tauhid mengusulkan sejumlah program prioritas yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kota Ternate agar mendapat dukungan dari Pemprov Maluku Utara maupun pemerintah pusat.
Salah satu usulan prioritas yang kini masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yakni pembangunan dan rekonstruksi jalan sepanjang 33 kilometer yang mencakup 22 ruas jalan di wilayah Kota Ternate.
Program tersebut meliputi rekonstruksi jalan di Pulau Mayau, Batang Dua, termasuk perbaikan sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Ternate hingga Pulau Moti.
“Program tersebut meliputi rekonstruksi jalan di Batang Dua, Pulau Mayau, serta perbaikan ruas jalan di Kota Ternate dan Pulau Moti,” kata Tauhid.
Menurutnya, usulan pembangunan jalan dan jembatan tersebut telah melalui tahap verifikasi oleh Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara dan diproyeksikan masuk tahap pelaksanaan di tahun 2027.
“Kami terus melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi agar kebutuhan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam APBD kota bisa didorong melalui program pusat,” katanya.
Selain itu, Pemkot Ternate juga terus mendorong revitalisasi sejumlah pelabuhan melalui dukungan pemerintah pusat.
Wali Kota, Tauhid mengakui pengembangan pelabuhan selama ini masih terkendala pada pembebasan lahan serta status aset yang masih dimiliki pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkot Ternate mengambil langkah strategis dengan mengusulkan penyerahan aset pelabuhan ke pemerintah pusat agar proses revitalisasi dapat didanai dan dikerjakan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Jika sudah masuk menjadi bagian dari aset pemerintah pusat, maka akan dilakukan revitalisasi oleh Kementerian Perhubungan. Itu sudah diusulkan,” kata Wali Kota, Tauhid.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas penyelesaian aset dan pengembangan pelabuhan meliputi kawasan Dufa-Dufa, Mayau Batang Dua, Pelabuhan Semut, hingga rencana pembebasan lahan di Pulau Hiri.
Terkait pembebasan lahan, Wali Kota Tauhid menyebut pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
“Tapi untuk penyelesaian aset pelabuhan, prosesnya sedang berjalan,” pungkasnya. **
Tinggalkan Balasan