Temperatur.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan skema kontrak payung pada sektor jasa konstruksi.
Skema kontrak payung hokum tersebut difokuskan pada pekerjaan jalan lapen serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Atas terobosan tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, dalam kegiatan peluncuran di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu 6 Mei 2026.
Penghargaan diterimalangsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, didampingi, Sekda Malut, Syamsuddin A Kadir, Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar dan Karo BPBJ Malut, Hairil Hi Hukum.
Setya Budi menyampaikan, penerapan kontrak payung merupakan terobosan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Skema ini memungkinkan percepatan pelaksanaan proyek dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
“Langkah ini bisa menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan tata kelola yang baik,” kata Setya Budi.
Di samping itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan kontrak payung merupakan bagian dari reformasi tata kelola pembangunan daerah.
Sherly menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi.
“Hari ini kita bukan hanya meluncurkan pekerjaan fisik, tetapi sedang mengubah cara kerja pemerintah,” katanya.
Sherly menjelaskan, penerapan skema tersebut melalui proses panjang, mulai dari inisiasi bersama LKPP, penyusunan regulasi, evaluasi teknis, hingga pengawasan melalui Tim Probity Advice.
Dalam implementasinya, kontrak payung mencakup tujuh ruas jalan prioritas sepanjang 75 kilometer serta program pembangunan dan perbaikan RTLH di berbagai wilayah di Maluku Utara.
Peluncuran ini menjadi tonggak percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di Maluku Utara. **
Tinggalkan Balasan