Temperatur.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengapresiasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) atas keberhasilan menjalankan skema kontrak payung di sektor infrastruktur jalan.
Gubernur Sherly menyampaikan, kontrak payung merupakan proses yang kompleks karena melibatkan tahapan administrasi, pengawasan, serta koordinasi lintas lembaga.
Menurutnya, progres ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Terima kasih Dinas PUPR dan BPBJ beserta seluruh tim yang telah bekerja keras menyelesaikan proses yang sangat rumit dan penuh detail administrasi,” kata Sherly saat peluncuran kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen dan program 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu 6 Mei 2026.
Sherly menyebut, Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan skema kontrak payung untuk percepatan pembangunan jalan lapen. Program ini mencakup tujuh ruas jalan strategis dengan total panjang sekitar 75 kilometer.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerataan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi bagaimana pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat,” tuturnya.
Sherly menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi kerja jajaran teknis, khususnya Dinas PUPR dan BPBJ dalam menyelesaikan seluruh tahapan meski menghadapi berbagai tantangan.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap skema kontrak payung dapat menjadi model percepatan pembangunan infrastruktur ke depan, terutama untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. **
Tinggalkan Balasan