Temperatur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, mencatat realisasi penerimaan retribusi sampah dalam periode Januari-Juni 2026 mencapai sekitar Rp2,8 miliar atau 39 persen dari target tahunan sebesar Rp7,14 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Ternate, Musli Mohammad, menyatakan pihaknya optimistis mampu mencapai target di akhir tahun nanti.
“Kami optimistis dengan sisa waktu yang ada, realisasi retribusi sampah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada akhir tahun nanti,” kata Musli, Rabu 1 Juli 2026.
Ia menjelaskan, penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama: melalui PDAM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersamaan dengan pembayaran rekening air dan sampah.
Kedua: melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dipungut saat proses penerbitan izin usaha.
Ketiga: melalui pemungutan langsung oleh petugas DLH pada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
“Kontribusi terbesar berasal dari PDAM yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Selanjutnya dari DPMPTSP sekitar Rp346 juta, sedangkan pemungutan langsung oleh DLH pada sektor komersial, industri, dan layanan khusus juga menyumbang lebih dari Rp1 miliar,” terang Musli.
Musli menyebut, berdasarkan hasil evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan asli daerah (PAD), tren penerimaan retribusi sampah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan, target penerimaan pada semester pertama 2026 berhasil tercapai.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama pembaruan basis data wajib retribusi yang terus bertambah seiring meningkatnya jumlah pelaku usaha di Kota Ternate.
“Basis data wajib retribusi harus terus diperbarui karena setiap tahun ada penambahan pelaku usaha. Ke depan kami berharap, melalui BP2RD, proses penagihan dapat dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
“Kami juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan,” tandasnya. **
Tinggalkan Balasan