Temperatur – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Bela Ternate, Kamis 7 Mei 2026, dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 mengusung tema “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Konektivitas, Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.”
Forum tersebut turut menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pemateri.
Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Iqbal Ruray, Direktur Pembangunan Indonesia Bappenas Ika Retna Wulandary, Forkopimda Maluku Utara, 10 kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Provinsi, organisasi kemasyarakatan dan profesi, perwakilan penyandang disabilitas, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi forum penting untuk menyinkronkan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, penguatan sinkronisasi data perencanaan menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Tanpa data yang valid, terintegrasi, dan seragam, kata Sherly, perencanaan pembangunan akan sulit mencapai hasil yang optimal.
“Sinkronisasi data antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Kita harus punya satu data yang sama agar perencanaan pembangunan bisa tepat sasaran,” ujar Sherly.
Sherly mengungkapkan, pembangunan di Maluku Utara hingga saat ini masih belum sepenuhnya merata, meskipun daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2025 sebesar 34 persen secara year on year.
Pada Kuartal I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga masih berada pada angka 19,3 persen. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan.
Karena itu, seluruh pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk menyinkronkan program pembangunan, terutama dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah.
“Misalnya, berapa ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang belum selesai agar dapat dibangun. Kita menemukan total ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang belum selesai sebanyak 2.000 kilometer,” terangnya.
Saat ini, kata Sherly, pemerintah sedang membagi kewenangan dan penanganan ruas jalan, baik yang akan dikerjakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun yang akan diintervensi pemerintah pusat melalui APBN, termasuk melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Selain persoalan konektivitas, Sherly juga menyoroti masih adanya sejumlah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mengunggah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, dokumen RPJMD merupakan dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Karena itu, ia meminta seluruh Bappeda kabupaten/kota segera menuntaskan dan memperbarui dokumen tersebut agar dapat terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Sherly menegaskan, Musrenbang RKPD Tahun 2027 harus menjadi forum strategis dalam menyepakati skala prioritas pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus benar-benar menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, sebagai fondasi utama pemerataan ekonomi.
Dari total sekitar 6.300 kilometer ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara, sekitar 1.900 kilometer atau 30 persen di antaranya masih mengalami kerusakan berat.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Sebab 80 persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Satu-satunya cara agar mereka keluar dari kemiskinan struktural adalah memastikan hasil panen dan tangkapan mereka bisa sampai ke pasar dengan cepat melalui jalan dan jembatan yang terkoneksi,” tegas gubernur.
Di akhir sambutannya, Sherly mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperkuat sinkronisasi data dan menyiapkan Detail Engineering Design (DED) secara matang, sehingga usulan pembangunan ke pemerintah pusat tidak tertolak dalam sistem.
“Kita hidup hanya sekali. Menjadi kepala daerah adalah amanah. Biarkan masa jabatan kita benar-benar bermanfaat buat banyak orang,” tandasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI, Dr. Medrilzam, mengapresiasi visi pembangunan yang disampaikan Gubernur Maluku Utara.
Menurutnya, Bappenas mendorong Maluku Utara untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor pertambangan, khususnya melalui pengembangan sektor pangan seperti kelapa dan pala, serta sektor pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.
Bappenas juga berkomitmen membantu penyusunan Masterplan Kota Sofifi agar layak menjadi pusat pemerintahan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat juga mendukung usulan pembangunan desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Terpisah, Kepala Bappeda Maluku Utara, M. Sarmin S. Adam, melaporkan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan puncak dari rangkaian panjang proses koordinasi dan pembahasan teknis pembangunan daerah.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan lima prioritas utama pembangunan, yakni akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi dan inovasi daerah, serta penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. **
Tinggalkan Balasan