Temperatur — Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Khairun (Unkhair) sekaligus mantan Wakil Bupati Halmahera Utara, Prof. Rusman Soleman, menyampaikan harapan dan catatan kritisnya bagi perjalanan 27 tahun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di Kantin FEB Unkhair, Senin (26/10/2026), ia memetakan persoalan daerah dalam tiga klasifikasi besar sekaligus menawarkan sejumlah solusi.
Menurut Prof. Rusman, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, namun capaian itu belum sebanding dengan upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Sebagai daerah kepulauan, Malut juga masih menghadapi persoalan konektivitas antardaerah yang belum terpenuhi.
“Berdasarkan potensi yang kita miliki, dibandingkan dengan dana transfer ke daerah, itu tidak sebanding — bahkan ada pemotongan,” kata Prof. Rusman.
Ia pun menawarkan tiga solusi:
Pertama, kebijakan pemerintah harus membuka diri dengan mempertahankan program hilirisasi, tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga perikanan, perkebunan, pertanian, dan sektor lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan karena sektor-sektor saling back up.
Kedua, pemberdayaan UMKM lokal agar pelaku UMKM dapat mengambil peran dalam perekonomian Malut.
Ketiga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta menata kembali perusahaan daerah agar dapat berperan di sektor pertambangan dan sektor lain, sehingga menciptakan laba yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mendukung akses konektivitas, Prof. Rusman menekankan agar strategi program dan aplikasi anggaran lebih difokuskan pada belanja modal, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan serta perbaikan akses transportasi laut.
“Pada akhirnya akses daerah terkoneksi dan mendapatkan efek tular,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menginventarisasi potensi sumber daya alam dan lainnya sebagai dasar penerapan pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan PAD. Selain itu, pemerintah daerah perlu menginventarisasi dokumen dan database yang ada untuk memperjuangkan hak yang realistis ke pemerintah pusat.
“Untuk itu gubernur dan DPRD harus harmonis, didukung oleh database yang valid,” tegasnya.
Terakhir, Prof. Rusman berpesan agar belanja daerah diprioritaskan pada belanja yang berkualitas dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. “Jangan pemborosan. Jadi efisien dan efektif,” pungkasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh akuntabilitas, transparansi, dan kepedulian kepada masyarakat.
“Sehingga masyarakat dapat tersenyum dan sejahtera,” tutupnya. **
Tinggalkan Balasan