Temperatur – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Kantor LKPP RI. Pertemuan membahas pengembangan kompetensi SDM serta penguatan sistem pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Delegasi Pemprov Maluku Utara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Hi. Samsuddin Abdul Kadir, didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Iriyanto Jafar dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara Hairil Hi. Hukum. Rombongan diterima Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta.
Sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya rencana konsolidasi pengadaan dan kontrak payung, pengembangan pelaksanaan Supply by Owner (SBO) pada pekerjaan konstruksi, serta kerja sama pelaksanaan Ujian Kompetensi PPK Tipe B Batch II. Pemprov Maluku Utara juga mengusulkan kolaborasi pelatihan khusus bagi pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sekda Maluku Utara, Hi. Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan penguatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus benar-benar kompeten untuk mengawal arah pembangunan Maluku Utara. Proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, tetapi dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Karena itu, penguatan kompetensi SDM menjadi hal yang sangat penting,” ujar Samsuddin.
Ia mengatakan, koordinasi dengan LKPP tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis pengadaan, tetapi juga upaya membangun sistem pengadaan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Langkah konkret yang kami konsultasikan hari ini adalah bagaimana kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan LKPP RI untuk pengembangan sistem dan SDM pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Maluku Utara,” katanya.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Setya Budi Arijanta, mengapresiasi langkah Pemprov Maluku Utara dalam mengembangkan strategi pengadaan, khususnya penerapan konsolidasi melalui kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen.
Menurutnya, praktik tersebut menjadi langkah positif yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Bahkan, sejumlah pemerintah provinsi telah melakukan studi banding ke Maluku Utara untuk mempelajari praktik konsolidasi pengadaan tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Keberhasilan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen tersebut bahkan telah menjadi perhatian daerah lain. Beberapa pemerintah provinsi sudah melakukan studi banding ke Maluku Utara,” ujar Setya Budi.
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Jafar, menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LKPP dalam mendukung pembangunan, khususnya sektor konstruksi.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menyampaikan bahwa penguatan kompetensi SDM merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang/jasa.
“Kami siap mengawal pembangunan Maluku Utara, bukan hanya dari sisi pelaksanaan konstruksinya, tetapi juga memastikan tata kelola pengadaan barang/jasanya berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi dengan LKPP, Pemprov Maluku Utara berharap dapat memperluas peningkatan kompetensi, memperkuat profesionalisme pelaku pengadaan, serta mengembangkan praktik pengadaan yang efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Maluku Utara tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga SDM yang kompeten, sistem yang kuat, dan tata kelola pengadaan yang profesional. **
Tinggalkan Balasan