Temperatur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai merancang skema pembiayaan untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maba lebih mandiri dalam mengelola operasional pada 2027. Persiapan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menggelar pertemuan dengan manajemen RSUD Maba, para kepala ruangan, Inspektur Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (16/9/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kebutuhan anggaran, tetapi juga untuk memetakan berbagai persoalan pelayanan di rumah sakit serta kebutuhan yang perlu dimasukkan dalam rancangan APBD 2027.
Ricky mengatakan, sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Penguatan RSUD Maba, kata dia, juga berkaitan dengan dukungan Kementerian Kesehatan serta arah kebijakan pemerintah pusat.
“Tahun ini RSUD Maba betul-betul mendapatkan bantuan, dan target kita di tahun 2027 RSUD Maba sudah harus mandiri dalam mengelola operasionalnya,” kata Ricky.
Karena itu, pemerintah daerah melakukan evaluasi langsung terhadap kebutuhan rumah sakit. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan anggaran melalui APBD 2027.
Menurut Ricky, evaluasi mencakup kondisi pelayanan bagi masyarakat Halmahera Timur, termasuk kebutuhan sektor swasta yang selama ini memanfaatkan fasilitas RSUD Maba.
Skema Pembiayaan Tenaga Honorer
Selain kebutuhan pelayanan, pemerintah daerah juga membahas skema pembiayaan tenaga honorer. Ricky mengatakan, pengalokasian anggaran untuk tenaga honorer tidak lagi menggunakan skema reguler sejak 2025.
Pemerintah daerah kini mencari alternatif pembiayaan agar pembayaran honorarium tetap dapat berjalan. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah membangun pola kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Timur.
“Kami sedang mencari formula dan berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk membantu menalangi pembayaran honorer. Langkah ini masih dalam tahap pembahasan intensif,” ujarnya.
Kebutuhan Dokter Spesialis
Di sisi lain, kebutuhan tenaga medis juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ricky menyebut kebutuhan tujuh dokter spesialis dasar di RSUD Maba secara umum telah terpenuhi.
Namun, pemenuhan jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin pelayanan selama 24 jam. Pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan dokter pada sejumlah bidang spesialis dengan pola dua dokter untuk satu layanan.
“Satu dokter tidak mungkin bekerja penuh 24 jam tanpa jeda. Karena itu, idealnya ada dua dokter ahli di setiap stase agar bisa saling melengkapi dan bergantian tugas,” kata Ricky.
Untuk dokter umum, lanjutnya, jumlahnya relatif mencukupi. Kekurangan masih terdapat pada beberapa layanan spesialis yang perlu dilengkapi agar pelayanan RSUD Maba dapat berjalan secara optimal.
Dengan demikian, target kemandirian RSUD Maba pada 2027 tidak hanya bergantung pada besaran anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan skema pembiayaan tenaga kerja, kecukupan dokter spesialis, serta tata kelola operasional rumah sakit dapat berjalan secara beriringan. **
Tinggalkan Balasan