Temperatur – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, melaksanakan upacara Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) Ke-80 di halaman kantor wali kota, Rabu 3 Desember 2025.
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman bertindak sebagai inspektur upacara. Wali kota pada kesempatannya membacakan sambutan Menteri PU, Dody Hanggodo.
Wali kota menyampaikan, upacara Hari Bhakti ke-80 sebagai lambang kontinuitas pengabdian lintas generasi, menyambung kembali spirit dan nilai-nilai perjuangan.
“Spirit Sapta Bakti itu kini kita lanjutkan untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.”
“Alhamdulillah, menandai satu tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian PU telah melaksanakan capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merupakan program prioritas Presiden,” tutur wali kota.
Wali kota mengajak para pegawai untuk berdoa atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Cilacap, Banjarnegara dan beberapa wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh.
“Semoga mereka diberikan ketabahan dan kesabaran atas cobaan ini,” ucapnya.
Wali kota meminta kepada jajaran pemkot untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi bencana. Karena, saat ini, situasi kebencanaan yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera, dan Jawa harus menjadi pelajaran penting bagi daerah lain.
“Instansi di Ternate harus membangun sinergi dan koordinasi baik PUPR, BPBD, Dinas Sosial, Satpol-PP, Damkar, Dinkes, Camat dan Lurah, harus tetap siaga dalam menghadapi situasi alam hari ini,” pintanya.
Wali Kota juga menyampaikan, apresiasi kepada jajaran Dinas PUPR atas dedikasi dan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Ternate.
“Karena, sebagian infrastruktur telah kita bangun di Kota Ternate, termasuk di tiga kecamatan terluar,” ungkapnya.
Wali kota menyebut, 2026 akan menjadi tantangan tersendiri dengan keterbatasan fiskal daerah. Namun, Pemkot Ternate akan terus menjalin sinergi dan koordinasi mencari peluang dukungan dari Kementerian PUPR dan lembaga lainnya.
“Agar persoalan infrastruktur yang menjadi bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat dapat terus kita dorong. Sehingga, keterbatasan fiskal di tahun 2026 bisa ditutupi dengan bantuan dari kementerian dan lembaga,” tandasnya.
(red)
Tinggalkan Balasan