Temperatur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menjalankan program Rabu Menyapa sekaligus memimpin apel pagi di Kantor Kecamatan Ternate Utara.
Dalam kesempatannya, Sekda menegaskan tentang pentingnya disiplin aparatur, percepatan penyelesaian administrasi Dana Kelurahan (DK), dan akurasi data sosial.
Sekda meminta seluruh camat, kepala bagian, lurah, dan aparatur kelurahan untuk rutin melaksanakan apel setiap hari Senin.
Menurutnya, apel penting sebagai sarana koordinasi, evaluasi dan respons cepat terhadap persoalan pelayanan publik di wilayah masing-masing.
“Kalau sudah WFA (work from anywhere), Jumat tidak maksimal, Sabtu dan Minggu libur, itu berarti empat hari kita tidak merespons apa yang terjadi di lingkungan kita. Apalagi kalau HP dimatikan,” ujar Sekda, Rabu 28 Januari 2026.
Ia menekankan agar aparatur tetap responsif, menjaga komunikasi aktif, khususnya melalui grup WhatsApp resmi. Camat juga harus menindaklanjuti aparatur yang tidak merespons informasi kedinasan dan menjadikan hal itu sebagai catatan kedisiplinan.
Selain disiplin, Sekda juga menyoroti rendahnya progres input Dana Kelurahan (DK) di Kecamatan Ternate Utara. Hingga hari ini baru sekitar 4 kelurahan yang melakukan input administrasi DK, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memulai pemeriksaan pendahuluan.
“BPK sudah entry meeting dan mulai berkantor. Saya mohon Pak Lurah dan Ibu Lurah serius perhatikan SPJ Dana Kelurahan, karena ini akan menjadi bagian dari pemeriksaan tahun anggaran 2025,” katanya.
Sekda menegaskan bahwa beberapa kelurahan akan menjadi sampel pemeriksaan, sehingga penyelesaian SPJ harus segera dituntaskan oleh lurah bersama kasubag keuangan.
Sekda juga Rizal mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kelurahan. Setiap kelurahan akan memiliki portal web untuk pengelolaan data terpadu, mencontoh program Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) yang telah dijalankan di Kelurahan Toboleu.
“Web-nya sudah kita siapkan. Ini penting untuk mendukung MCP KPK 2026,” katanya.
Sekda turut mengungkapkan capaian Pemerintah Kota Ternate yang berhasil menempati peringkat pertama Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Maluku Utara pada tahun 2025 dengan capaian nilai 91 persen, melampaui capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Ini prestasi yang harus kita jaga dan tingkatkan,” ucapnya.
Di akhir arahannya, Sekda menekankan pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat kelurahan agar penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), tepat sasaran.
“Data kemiskinan harus valid dan teruji. Peran lurah dan aparatur kelurahan sangat penting untuk memastikan tidak ada data fiktif,” tandas Sekda.
(red)
Tinggalkan Balasan